Blog & News

Latest information about the world of shipping, export-import tips, and modern warehouse management.

Aturan DHE SDA 2026 dan Ekspor Melalui DSI Mulai 2027

Aturan DHE SDA 2026 dan Ekspor Melalui PT DSI: Apa yang Berubah Mulai 2027?

Pemerintah Indonesia memperbarui kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sekaligus mempersiapkan mekanisme ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Kebijakan tersebut menjadi perhatian penting bagi eksportir, khususnya perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, serta perdagangan komoditas strategis.

Dalam sosialisasi nasional pada 6 November 2026, pemerintah menjelaskan perkembangan aturan penempatan devisa, fasilitas relaksasi bagi eksportir tertentu, dan rencana implementasi Portal NADI yang ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.

Apa yang perlu dipahami eksportir? Terdapat dua perubahan utama: ketentuan penempatan devisa hasil ekspor yang memberikan fleksibilitas bagi eksportir tertentu, serta penambahan mekanisme pemeriksaan dokumen ekspor melalui DSI untuk tiga kelompok komoditas strategis.

1. Apa Itu DHE SDA dan Mengapa Diatur Pemerintah?

Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) adalah devisa yang diperoleh dari kegiatan ekspor barang hasil pengusahaan, pengelolaan, atau pengolahan sumber daya alam.

Pengaturannya mencakup empat sektor utama:

  • Pertambangan, termasuk minyak dan gas bumi.
  • Perkebunan.
  • Kehutanan.
  • Perikanan.

Berdasarkan data BPS yang diolah Kementerian Keuangan, hingga September 2026 sekitar 55,5% nilai ekspor Indonesia berasal dari komoditas berbasis sumber daya alam.

Melalui kebijakan DHE SDA, pemerintah berupaya memperkuat stabilitas ekonomi, mendukung pembiayaan pembangunan, meningkatkan investasi, dan memperdalam pasar keuangan domestik.

Dasar pengaturannya adalah PP Nomor 36 Tahun 2023 yang telah mengalami beberapa perubahan, termasuk melalui PP Nomor 2 Tahun 2026 dan PP Nomor 21 Tahun 2026.

2. Ketentuan DHE SDA 2026: Berapa Persen Devisa yang Wajib Ditempatkan?

Salah satu ketentuan utama yang perlu dipahami adalah perbedaan antara repatriasi dan retensi.

  • Repatriasi merupakan kewajiban memasukkan devisa hasil ekspor ke dalam sistem keuangan Indonesia melalui Rekening Khusus (Reksus) DHE SDA.
  • Retensi merupakan kewajiban menempatkan devisa dalam persentase dan jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2026, ketentuan umumnya adalah:

Ketentuan Nonmigas Migas
Pemasukan DHE 100% 100%
Penempatan wajib 100% Minimal 30%
Jangka waktu Minimal 12 bulan Minimal 3 bulan
Bank penempatan Bank Devisa BUMN Bank Devisa BUMN

Ketentuan umum tersebut berlaku sejak 1 Juni 2026.

Meskipun terdapat kewajiban retensi, bukan berarti seluruh dana eksportir dibekukan atau sama sekali tidak dapat digunakan.

Untuk DHE nonmigas, pemerintah tetap memberikan ruang penggunaan dana sesuai ketentuan, termasuk bagi kebutuhan operasional perusahaan.

3. Relaksasi PP 21 Tahun 2026: Retensi DHE Bisa Menjadi 30% Selama 3 Bulan

PP Nomor 21 Tahun 2026 menambahkan Pasal 18A yang mengatur perlakuan khusus bagi eksportir sektor pertambangan dalam rangka pelaksanaan perjanjian perdagangan, kesepahaman, atau kesepakatan perdagangan antarnegara.

Eksportir yang memenuhi persyaratan dapat memanfaatkan ketentuan khusus berikut:

  • Tetap wajib memasukkan 100% DHE ke sistem keuangan Indonesia.
  • Wajib menempatkan paling sedikit 30% DHE selama minimal 3 bulan.
  • Dapat menggunakan bank devisa BUMN maupun bank devisa non-BUMN yang ditetapkan Bank Indonesia.
  • Fasilitas bersifat opsional dan dipilih sebagai satu paket ketentuan.

Ketentuan khusus ini berlaku untuk Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) mulai 1 September 2026.

Perlu diperhatikan: fasilitas Pasal 18A bukan relaksasi otomatis untuk seluruh eksportir. Perusahaan harus memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Negara dan kawasan mitra yang mendapatkan perluasan fasilitas

Pada tahap awal, negara dan wilayah yang ditetapkan meliputi Amerika Serikat, Kanada, Australia, serta Tiongkok termasuk Hong Kong.

Hasil evaluasi pemerintah pada 3 November 2026 menambahkan:

  • Korea Selatan
  • Jepang
  • Uni Eropa

Dengan demikian, cakupan negara dan kawasan mitra menjadi lebih luas.

Namun, eksportir tetap perlu memastikan bahwa perusahaan memenuhi kriteria yang ditetapkan, bukan hanya memiliki pembeli atau tujuan ekspor di negara-negara tersebut.

Bagaimana dengan kepemilikan saham dan bentuk perusahaan?

Berdasarkan PMK Nomor 48 Tahun 2026, kriteria eksportir yang menjadi acuan meliputi perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas di sektor pertambangan, dengan sedikitnya satu pemegang saham dari negara yang ditetapkan dan kepemilikan minimal 10%.

Pemerintah juga telah membahas perluasan kriteria bagi Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan pengakuan kepemilikan saham tidak langsung melalui Ultimate Beneficial Ownership (UBO).

Akan tetapi, perluasan tersebut masih memerlukan penyesuaian aturan teknis. Eksportir perlu mengikuti ketentuan yang telah berlaku sampai perubahan resminya diterbitkan.

4. Penempatan DHE SDA: Pilihan Bank dan Penggunaan Dana

Dalam sosialisasi November 2026, pemerintah menyampaikan penambahan bank devisa yang ditetapkan untuk fasilitas Pasal 18A menjadi 16 bank.

Jumlah tersebut terdiri atas lima bank BUMN dan sebelas bank non-BUMN.

Kelima bank BUMN adalah Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI. Bank non-BUMN yang ditetapkan mencakup sejumlah bank internasional dan nasional, termasuk Standard Chartered, Deutsche Bank, MUFG, HSBC Indonesia, SMBC Indonesia, ICBC Indonesia, serta tambahan PT Bank OCBC NISP Tbk.

Selain ditempatkan dalam Rekening Khusus, DHE SDA dapat dimanfaatkan melalui instrumen keuangan yang memenuhi ketentuan, seperti deposito, Term Deposit Valas DHE Bank Indonesia, SVBI/SUVBI, dan instrumen surat berharga valas tertentu.

Apakah dana DHE SDA dapat digunakan untuk operasional?

Untuk ketentuan umum DHE nonmigas, dana dapat digunakan bagi beberapa kebutuhan, antara lain:

  • Pembayaran pajak, PNBP, dan kewajiban tertentu kepada pemerintah.
  • Pembayaran dividen dalam valuta asing.
  • Pengadaan bahan baku, barang modal, dan jasa dalam valuta asing.
  • Pembayaran pinjaman untuk barang modal dan modal kerja dalam valuta asing.
  • Penukaran ke Rupiah, dengan batas maksimal 50% sesuai ketentuan yang berlaku.

Penggunaan dana harus memenuhi ketentuan Rekening Khusus dan didukung dokumen yang dipersyaratkan bank.

Ketentuan khusus Pasal 18A: Bagi eksportir sektor pertambangan yang memenuhi persyaratan fasilitas PP Nomor 21 Tahun 2026, penukaran DHE SDA ke Rupiah juga dapat dilakukan melalui Bank Devisa Non-BUMN yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini memberikan fleksibilitas tambahan dibandingkan ketentuan umum yang menggunakan Bank Devisa BUMN.

Pemerintah juga sedang mengkaji relaksasi lebih lanjut atas batas penukaran DHE ke Rupiah. Sampai perubahan tersebut ditetapkan, eksportir perlu menggunakan ketentuan yang masih berlaku.

5. Aturan Ekspor SDA Strategis Melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia

Selain pembaruan DHE SDA, pemerintah menerbitkan PP Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis.

Peraturan tersebut mengatur masa transisi perizinan hingga 31 Desember 2026, dengan target implementasi penuh mekanisme ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) pada 1 Januari 2027.

Pada tahap awal, kebijakan ini mencakup tiga kelompok komoditas:

Komoditas Peraturan teknis
Batu bara Permendag 15 Tahun 2026
Kelapa sawit Permendag 16 Tahun 2026
Paduan besi (ferro-alloy) Permendag 17 Tahun 2026

Penerapannya mengikuti cakupan barang dan kode HS dalam ketentuan masing-masing, bukan berarti seluruh produk yang mengandung bahan tersebut otomatis diperlakukan sama.

Apakah DSI mengambil alih ekspor dari perusahaan?

Dalam model perantara tunggal yang disiapkan pemerintah, DSI tidak mengambil alih kepemilikan barang dan tidak menjadi pihak yang menegosiasikan harga penjualan dengan pembeli.

Eksportir tetap menjalankan hubungan komersial secara langsung dengan pembeli luar negeri.

Peran DSI berfokus pada pemeriksaan dokumen, verifikasi data transaksi, persetujuan dokumen sebelum pengajuan pabean, serta pengawasan dan rekonsiliasi setelah ekspor.

Dengan demikian, aliran barang dan pembayaran tetap berlangsung antara eksportir dan pembeli.

Kewajiban seperti perizinan ekspor, pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan, pemeriksaan barang, serta pemenuhan DHE SDA tetap menjadi tanggung jawab eksportir.

6. Mengenal Portal NADI dan Perubahan Proses Ekspor Mulai 2027

Untuk mendukung mekanisme tersebut, DSI mempersiapkan Portal NADI sebagai layanan elektronik yang terintegrasi dengan sistem kepabeanan CEISA dan Indonesia National Single Window (INSW).

Portal ini dirancang agar pemeriksaan dokumen komersial dan dokumen pabean dapat dilakukan secara terintegrasi.

Secara umum, alur yang direncanakan adalah sebagai berikut.

  • Tahap 1 β€” Registrasi eksportir Perusahaan melakukan registrasi akun dan menyiapkan dokumen administratif yang dipersyaratkan.
  • Tahap 2 β€” Pemeriksaan dokumen komersial Eksportir memasukkan data kontrak penjualan, invoice, packing list, dan dokumen pendukung sesuai kebutuhan.
  • Tahap 3 β€” Pengajuan draf PEB Draf Pemberitahuan Ekspor Barang diperiksa melalui Portal NADI untuk memastikan kesesuaian data transaksi dan dokumen pendukung.
  • Tahap 4 β€” Persetujuan dan proses kepabeanan Setelah pemeriksaan DSI terpenuhi, dokumen diteruskan melalui integrasi sistem untuk proses kepabeanan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, termasuk penelitian ketentuan ekspor dan penerbitan NPE sesuai prosedur yang berlaku.
  • Tahap 5 β€” Pemeriksaan setelah ekspor DSI melakukan pemeriksaan dan rekonsiliasi data setelah pengiriman, termasuk informasi transaksi, kuantitas, kualitas, dan dokumen final yang relevan.

Mekanisme tersebut bertujuan meningkatkan keterlacakan transaksi tanpa mengubah hubungan komersial antara eksportir dan pembeli.

7. Jadwal Implementasi Portal NADI 2026–2027

Berdasarkan sosialisasi pemerintah pada 6 November 2026, jadwal yang direncanakan adalah:

Jadwal Tahapan
15 November 2026 Uji fungsional sistem dan sosialisasi teknis
15 Desember 2026 Registrasi akun dan uji coba terbatas bagi eksportir
1 Januari 2027 Target implementasi tahap pertama untuk PEB BC 3.0 dan BC 3.3
Kuartal I–II 2027 Perluasan bertahap untuk PP-FTZ, PP-KEK, PEB koreksi, dan layanan terkait

Jadwal tersebut merupakan rencana implementasi yang disampaikan pemerintah dan dapat mengalami penyesuaian.

Eksportir perlu mengikuti pengumuman resmi terkait registrasi, panduan teknis, integrasi sistem, dan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan sebelum implementasi.

8. Apa Dampaknya bagi Eksportir dan Perusahaan Logistik?

Perubahan kebijakan DHE SDA dan tata kelola ekspor komoditas strategis memiliki dampak berbeda, tergantung jenis komoditas dan kegiatan usaha.

Bagi eksportir sektor SDA, perusahaan perlu memastikan kesesuaian penempatan devisa, penggunaan rekening khusus, serta dokumentasi transaksi dan pembayaran.

Bagi eksportir batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi yang termasuk cakupan kebijakan DSI, persiapan juga mencakup kesesuaian kontrak, dokumen ekspor, kode HS, dan proses pengajuan melalui Portal NADI.

Sementara itu, perusahaan freight forwarding, penyedia jasa kepabeanan, dan operator logistik perlu berkoordinasi dengan eksportir untuk memastikan kelengkapan dokumen sebelum pengiriman.

Kesesuaian data antara invoice, packing list, dokumen pengangkutan, dan pemberitahuan pabean menjadi semakin penting untuk menghindari kendala administrasi.

Apakah aturan DSI berlaku untuk seluruh ekspor Indonesia?

Tidak. Pada tahap awal, mekanisme ini difokuskan pada komoditas SDA strategis yang ditetapkan pemerintah, yaitu batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi sesuai cakupan peraturan teknis.

Ekspor produk lain, seperti pakaian, kerajinan, makanan kemasan, dan barang konsumsi, tidak otomatis termasuk dalam mekanisme DSI hanya karena dikirim ke luar negeri.

Namun, eksportir tetap wajib mematuhi ketentuan ekspor, kepabeanan, serta persyaratan negara tujuan yang berlaku bagi produknya.

9. Persiapan yang Perlu Dilakukan Eksportir Sebelum 2027

Untuk menghadapi perubahan tersebut, perusahaan dapat melakukan beberapa langkah:

  • Periksa klasifikasi HS barang. Pastikan apakah komoditas termasuk cakupan ekspor SDA strategis.
  • Evaluasi kewajiban DHE SDA. Identifikasi ketentuan umum atau fasilitas khusus yang berlaku bagi perusahaan.
  • Periksa perizinan ekspor. Pastikan ET, PE, LS, dan dokumen lain yang dipersyaratkan tetap berlaku.
  • Siapkan dokumen transaksi. Pastikan kontrak, invoice, packing list, dan dokumen pendukung memiliki informasi yang konsisten.
  • Pantau implementasi NADI. Ikuti jadwal registrasi, pelatihan, dan pengumuman teknis dari pemerintah.
  • Koordinasikan proses pengiriman. Pastikan kesiapan administrasi, kepabeanan, dan transportasi sebelum jadwal pengapalan.

Persiapan sejak awal akan membantu perusahaan mengurangi risiko keterlambatan yang disebabkan ketidaksesuaian dokumen maupun perubahan prosedur administrasi.

Kesimpulan

Pembaruan aturan DHE SDA 2026 dan persiapan ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia merupakan dua kebijakan yang saling berkaitan dalam tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia.

PP 21 Tahun 2026 memberikan fasilitas penempatan DHE yang lebih fleksibel bagi eksportir pertambangan yang memenuhi kriteria, sementara PP 24 Tahun 2026 mengatur tata kelola ekspor komoditas strategis melalui BUMN Ekspor.

Menjelang target implementasi Portal NADI pada 1 Januari 2027, eksportir perlu memahami perbedaan antara ketentuan yang sudah berlaku dan perubahan yang masih dipersiapkan.

Bagi pelaku usaha yang melakukan pengiriman internasional, kelengkapan dokumen, ketepatan klasifikasi barang, dan koordinasi dengan penyedia jasa logistik tetap menjadi faktor penting dalam kelancaran ekspor.

UKURIR menyediakan platform pengiriman domestik dan internasional dengan berbagai pilihan layanan kurir dan kargo dalam satu aplikasi. Pelaku usaha dapat membandingkan layanan dan memilih solusi pengiriman sesuai kebutuhan serta karakteristik barang.

Informasi layanan pengiriman dapat diakses melalui www.ukurir.com.

Referensi

  • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI β€” Sosialisasi Perkembangan Kebijakan DHE SDA dan Ekspor Komoditas SDA Strategis, 6 November 2026.
  • Kementerian Keuangan RI β€” Perkembangan Implementasi PP Nomor 21 Tahun 2026.
  • Kementerian Perdagangan RI β€” Bahan Sosialisasi DHE SDA dan Ekspor SDA Strategis, 6 November 2026.
  • Bank Indonesia β€” Dukungan BI dalam Implementasi PP DHE SDA.
  • Otoritas Jasa Keuangan β€” Dukungan OJK dan Perbankan terhadap Implementasi PP DHE SDA.
  • PP Nomor 2 Tahun 2026 dan PP Nomor 21 Tahun 2026 tentang perubahan ketentuan DHE SDA.
  • PP Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis.

Catatan: Informasi mengacu pada ketentuan dan pengumuman yang tersedia hingga 12 November 2026. Jadwal dan ketentuan teknis yang masih dalam proses penyesuaian dapat berubah mengikuti pengumuman resmi pemerintah.

Tags:

Read Also

See All
Related
Kirim Teh, Rempah dan Bumbu ke Luar Negeri: Kapan Phytosanitary Perlu Dicek?
Read More
Related
EZ WAY Taiwan: Kenapa Paket Bisa Tertahan?
Read More
Related
Warranty Replacement dari Luar Negeri: Kenapa Barang Pengganti Bisa Tetap Tertahan Customs?
Read More

Let\

Get access to thousands of domestic and international routes with profitable commissions. Join the logistics revolution today.

Ukurir