Blog & Berita

Informasi terbaru seputar dunia pengiriman, tips ekspor-impor, dan manajemen gudang modern.

Bea Masuk Bahan Baku Plastik 0%: Ketentuan PMK 68 Tahun 2026

Bea Masuk Bahan Baku Plastik 0%: Ketentuan PMK 68 Tahun 2026

Pemerintah Indonesia memberikan insentif berupa tarif bea masuk 0% untuk impor bahan baku plastik tertentu melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2026. Kebijakan ini berlaku selama enam bulan dan ditujukan untuk meningkatkan daya saing industri plastik hilir dalam negeri.

Bagi perusahaan manufaktur, importir bahan baku, dan pelaku industri pengolahan plastik, perubahan tarif bea masuk merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan biaya produksi dan pengadaan bahan baku.

Melalui PMK 68 Tahun 2026, pemerintah menambahkan ketentuan khusus mengenai penurunan tarif bea masuk untuk enam pos tarif bahan baku plastik.

Namun, fasilitas tersebut tidak berlaku untuk seluruh jenis plastik. Importir perlu memastikan klasifikasi barang berdasarkan Harmonized System (HS Code) agar dapat menentukan apakah produk yang diimpor termasuk dalam cakupan kebijakan.

Lantas, bahan baku plastik apa saja yang memperoleh tarif bea masuk 0%, berapa lama fasilitas berlaku, dan apa dampaknya bagi perusahaan yang melakukan impor ke Indonesia?

Apa Itu PMK Nomor 68 Tahun 2026?

PMK Nomor 68 Tahun 2026 merupakan perubahan keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

Peraturan tersebut ditetapkan pada 28 September 2026 dan mengatur pemberian insentif fiskal berupa penurunan tarif bea masuk atas impor bahan baku plastik tertentu.

Dalam ketentuan sebelumnya, pengaturan klasifikasi barang dan tarif bea masuk telah mengalami beberapa perubahan, antara lain melalui:

  • PMK Nomor 10 Tahun 2024.
  • PMK Nomor 62 Tahun 2025.
  • PMK Nomor 50 Tahun 2026.
  • PMK Nomor 68 Tahun 2026.

Perubahan terbaru menambahkan Pasal 4B yang secara khusus menetapkan tarif bea masuk 0% untuk enam pos tarif bahan baku plastik.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mendukung industri plastik hilir melalui penyesuaian kebijakan tarif impor.

Daftar HS Code Bahan Baku Plastik dengan Bea Masuk 0%

Berdasarkan Pasal 4B ayat (1) PMK Nomor 68 Tahun 2026, terdapat enam pos tarif bahan baku plastik yang memperoleh tarif bea masuk sebesar 0%.

Berikut daftar kode HS yang tercantum dalam peraturan tersebut.

No. HS Code Tarif Bea Masuk
1 3901.10.12 0%
2 3901.10.19 0%
3 3901.10.99 0%
4 3902.10.30 0%
5 3902.10.90 0%
6 3902.30.30 0%

Keenam kode HS tersebut berada dalam kelompok bahan polimer yang digunakan sebagai bahan baku industri plastik.

Secara umum, pos 3901 mencakup polimer etilena dalam bentuk asal, sedangkan pos 3902 mencakup polimer propilena atau olefin lainnya dalam bentuk asal.

Namun, penentuan klasifikasi impor harus mengikuti uraian barang dan ketentuan klasifikasi yang berlaku pada tingkat pos tarif masing-masing.

Importir tidak dapat menentukan kelayakan tarif hanya berdasarkan nama komersial produk seperti polyethylene, polypropylene, atau plastic resin.

Spesifikasi teknis, komposisi, bentuk barang, serta karakteristik material perlu diperiksa untuk memastikan kesesuaian klasifikasi.

Penting: Tarif bea masuk 0% hanya berlaku untuk enam pos tarif yang disebutkan secara tegas dalam PMK 68 Tahun 2026.

Berapa Lama Tarif Bea Masuk 0% Berlaku?

Fasilitas tarif bea masuk 0% berdasarkan PMK Nomor 68 Tahun 2026 berlaku selama enam bulan sejak peraturan tersebut mulai berlaku.

Pasal II menetapkan bahwa peraturan mulai berlaku setelah tujuh hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Dengan demikian, importir perlu memperhatikan tanggal pengundangan resmi untuk menentukan awal dan akhir masa berlakunya fasilitas.

Tanggal penetapan peraturan tidak selalu sama dengan tanggal pengundangan.

Perusahaan sebaiknya memeriksa tanggal berlaku resmi sebelum menggunakan tarif tersebut dalam perhitungan biaya impor.

Karena fasilitas ini bersifat sementara, importir juga perlu mempertimbangkan kemungkinan perubahan tarif setelah periode enam bulan berakhir.

Mengapa Pemerintah Menurunkan Bea Masuk Bahan Baku Plastik?

Industri plastik hilir memiliki peran penting dalam mendukung berbagai sektor manufaktur di Indonesia.

Produk plastik digunakan sebagai bahan pendukung maupun komponen dalam industri makanan dan minuman, kemasan, otomotif, elektronik, perlengkapan rumah tangga, serta berbagai kegiatan produksi lainnya.

Bahan baku plastik tertentu masih diperoleh melalui perdagangan internasional.

Perubahan tarif bea masuk dapat memengaruhi biaya pengadaan bahan baku yang harus ditanggung perusahaan.

Melalui PMK Nomor 68 Tahun 2026, pemerintah memberikan dukungan fiskal untuk meningkatkan daya saing industri plastik hilir.

Penurunan tarif bea masuk dapat membantu perusahaan yang mengimpor bahan baku sesuai pos tarif yang ditetapkan.

Namun, manfaat ekonomi yang diperoleh setiap perusahaan tetap bergantung pada harga pembelian, biaya transportasi, kurs, pajak impor, dan biaya operasional lainnya.

Apa Dampaknya bagi Importir Bahan Baku Plastik?

Penerapan tarif bea masuk 0% dapat memberikan sejumlah implikasi bagi perusahaan yang melakukan impor bahan baku plastik.

1. Perubahan Perhitungan Biaya Impor

Bea masuk merupakan salah satu komponen biaya yang perlu diperhitungkan dalam kegiatan impor.

Dengan tarif 0%, komponen bea masuk untuk barang yang memenuhi ketentuan dapat berkurang dibandingkan tarif umum sebelumnya apabila tarif sebelumnya lebih tinggi.

Namun, perusahaan tetap perlu memperhitungkan biaya pengangkutan, asuransi, penanganan barang, serta pajak impor yang masih berlaku.

2. Perencanaan Pengadaan Bahan Baku

Karena fasilitas berlaku selama enam bulan, perusahaan dapat mempertimbangkan periode tersebut dalam perencanaan pembelian dan pengiriman bahan baku.

Meski demikian, keputusan pengadaan tetap perlu memperhatikan kebutuhan produksi, kapasitas penyimpanan, serta kondisi pasar.

3. Pemeriksaan Klasifikasi HS Code

Perusahaan perlu memastikan bahwa bahan baku yang diimpor benar-benar termasuk dalam enam pos tarif yang memperoleh fasilitas.

Kesalahan klasifikasi dapat menyebabkan perbedaan perhitungan kewajiban impor atau permasalahan saat pemeriksaan kepabeanan.

4. Koordinasi dengan Pemasok dan Penyedia Logistik

Importir sebaiknya memastikan bahwa invoice, packing list, dan dokumen teknis barang memiliki informasi yang konsisten.

Dokumen tersebut dapat membantu proses identifikasi barang dan penentuan klasifikasi kepabeanan.

Apakah Bea Masuk 0% Berarti Impor Bebas Pajak?

Tidak.

Tarif bea masuk 0% tidak otomatis berarti seluruh kewajiban pajak dan biaya impor menjadi nol.

Dalam kegiatan impor, terdapat beberapa komponen yang perlu dibedakan, antara lain:

Bea Masuk

Pungutan negara yang dikenakan atas barang impor berdasarkan tarif dan ketentuan kepabeanan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor

Pajak yang dapat dikenakan atas impor barang sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

PPh Pasal 22 Impor

Pungutan pajak penghasilan yang dapat berlaku terhadap kegiatan impor berdasarkan ketentuan perpajakan.

Biaya Logistik dan Kepabeanan

Biaya pengangkutan, penanganan terminal, penyimpanan, jasa pengurusan kepabeanan, dan biaya operasional lainnya.

PMK Nomor 68 Tahun 2026 secara khusus mengatur tarif bea masuk untuk enam pos tarif bahan baku plastik.

Peraturan tersebut tidak menetapkan pembebasan seluruh pajak impor atau biaya logistik.

Oleh karena itu, importir tetap perlu menghitung keseluruhan biaya pemasukan barang ke Indonesia.

Bagaimana Cara Memastikan HS Code Bahan Baku Plastik?

HS Code merupakan kode klasifikasi barang yang digunakan dalam perdagangan internasional dan kepabeanan.

Di Indonesia, klasifikasi barang digunakan untuk menentukan tarif bea masuk serta mengidentifikasi ketentuan impor yang berlaku.

Untuk bahan baku plastik, penentuan HS Code perlu mempertimbangkan karakteristik teknis produk.

Informasi yang sebaiknya disiapkan antara lain:

  1. Nama dan jenis bahan baku.
  2. Komposisi kimia atau jenis polimer.
  3. Spesifikasi teknis material.
  4. Bentuk barang saat diimpor.
  5. Informasi produsen.
  6. Technical Data Sheet (TDS) atau dokumen teknis lainnya apabila diperlukan.

Sebagai contoh, bahan baku plastik yang secara komersial disebut polyethylene belum tentu termasuk dalam salah satu dari tiga pos tarif 3901.10 yang memperoleh fasilitas.

Demikian pula, tidak semua produk polypropylene otomatis termasuk dalam pos tarif 3902.10.30 atau 3902.10.90.

Penentuan klasifikasi harus dilakukan berdasarkan karakteristik barang dan ketentuan klasifikasi yang berlaku.

Apabila terdapat keraguan, importir dapat meminta bantuan pihak yang memahami klasifikasi kepabeanan atau menggunakan mekanisme penetapan klasifikasi sesuai ketentuan Bea dan Cukai.

Dokumen yang Perlu Disiapkan untuk Impor Bahan Baku Plastik

Perusahaan yang melakukan impor bahan baku plastik perlu memastikan kelengkapan dokumen sebelum pengiriman dilakukan.

Dokumen yang umumnya digunakan meliputi:

Commercial Invoice

Memuat informasi transaksi, termasuk penjual, pembeli, jenis barang, jumlah, dan nilai barang.

Packing List

Menjelaskan rincian kemasan, jumlah barang, berat, dan informasi pengemasan.

Bill of Lading atau Air Waybill

Dokumen pengangkutan yang diterbitkan oleh perusahaan pelayaran atau pengangkutan udara.

Dokumen Teknis Produk

Dokumen seperti Technical Data Sheet, spesifikasi material, atau dokumen pendukung lainnya dapat diperlukan untuk membantu memastikan klasifikasi barang.

Dokumen Perizinan Impor

Importir perlu memastikan bahwa barang memenuhi ketentuan perizinan dan larangan serta pembatasan apabila berlaku.

Pemberitahuan Impor Barang

Importir wajib menyelesaikan kewajiban pemberitahuan pabean sesuai prosedur yang berlaku.

Kelengkapan dan konsistensi dokumen menjadi bagian penting dalam proses customs clearance.

Apakah Tarif 0% Berlaku untuk Semua Negara Asal?

Pasal 4B PMK Nomor 68 Tahun 2026 menetapkan tarif bea masuk 0% berdasarkan enam pos tarif tertentu.

Ketentuan tersebut tidak membatasi fasilitas hanya untuk negara asal tertentu.

Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan klasifikasi barang dan ketentuan kepabeanan yang berlaku.

Importir juga perlu membedakan tarif bea masuk umum dengan tarif preferensi yang dapat diberikan berdasarkan perjanjian perdagangan internasional.

Dalam kondisi tertentu, barang impor dapat memenuhi persyaratan tarif preferensi berdasarkan perjanjian perdagangan bebas.

Karena itu, perusahaan sebaiknya memeriksa tarif yang berlaku dan dokumen asal barang sebelum menentukan skema impor yang digunakan.

Apa yang Perlu Diperhatikan Setelah Masa Enam Bulan Berakhir?

Salah satu hal penting dalam PMK Nomor 68 Tahun 2026 adalah sifat fasilitas yang sementara.

Tarif bea masuk 0% hanya diberikan selama enam bulan sejak peraturan mulai berlaku.

Setelah periode tersebut berakhir, importir perlu memeriksa kembali tarif bea masuk yang berlaku berdasarkan ketentuan terbaru.

Perusahaan sebaiknya tidak mengasumsikan bahwa tarif 0% akan berlaku secara permanen.

Dalam perencanaan pengiriman, importir juga perlu memperhatikan waktu kedatangan barang, penyampaian pemberitahuan pabean, dan ketentuan penentuan tarif yang berlaku.

Hal ini penting karena tanggal pemesanan barang atau keberangkatan kapal tidak selalu menjadi dasar penentuan tarif bea masuk.

Perusahaan yang memiliki jadwal impor rutin sebaiknya memantau perkembangan regulasi untuk menghindari kesalahan dalam memperkirakan biaya pengadaan.

Impor Bahan Baku Industri melalui Layanan Logistik UKURIR

Kegiatan impor bahan baku industri membutuhkan perencanaan yang mempertimbangkan karakteristik barang, volume pengiriman, moda transportasi, serta persyaratan kepabeanan.

Selain memahami perubahan tarif bea masuk, importir perlu menentukan metode pengiriman yang sesuai dengan kebutuhan produksi.

UKURIR merupakan platform solusi logistik yang menyediakan berbagai pilihan layanan pengiriman domestik dan internasional dalam satu aplikasi.

Ekosistem layanan UKURIR mencakup International Courier, Air Freight, Sea Freight, Freight Forwarding, dan layanan pendukung logistik lainnya.

Untuk kebutuhan impor bahan baku industri dalam jumlah besar, pemilihan layanan air freight atau sea freight dapat disesuaikan dengan volume barang, waktu pengiriman, serta kebutuhan operasional perusahaan.

Sementara itu, persyaratan klasifikasi HS Code, perizinan impor, dan penyelesaian kewajiban kepabeanan tetap perlu dipastikan sebelum pengiriman dilakukan.

Temukan pilihan solusi pengiriman internasional untuk kebutuhan bisnis melalui UKURIR.

Compare. Book. Ship. In One Platform.

Kesimpulan

PMK Nomor 68 Tahun 2026 menetapkan tarif bea masuk sebesar 0% untuk enam pos tarif bahan baku plastik tertentu.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan daya saing industri plastik hilir melalui pemberian insentif fiskal.

Fasilitas tersebut berlaku selama enam bulan sejak peraturan mulai berlaku dan tidak mencakup seluruh jenis bahan baku plastik.

Bagi importir, pemahaman terhadap klasifikasi HS Code menjadi faktor penting untuk memastikan penerapan tarif yang tepat.

Selain itu, perusahaan tetap harus memperhatikan kewajiban perpajakan, perizinan impor, serta prosedur kepabeanan lainnya.

Dengan memahami ketentuan PMK 68 Tahun 2026, perusahaan dapat merencanakan kegiatan impor bahan baku secara lebih terukur dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.


Referensi Regulasi

  1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor beserta perubahannya.
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
Tag:

Baca Juga

Lihat Semua
Related
Barang Indonesia Dikirim ke Luar Negeri untuk Repair, Lalu Masuk Kembali: Bagaimana Customs-nya?
Lanjut Baca
Related
Barang Sample dari Luar Negeri Masuk Indonesia: Apakah Tetap Kena Bea Masuk?
Lanjut Baca
Related
PMK 52 Tahun 2026: Aturan Baru Impor dan Ekspor Sementara Reusable Packaging
Lanjut Baca

Ayo Tumbuh Bersama Ukurir

Dapatkan akses ke ribuan rute domestik dan internasional dengan komisi yang menguntungkan. Jadilah bagian dari revolusi logistik hari ini.

Ukurir