Blog & Berita

Informasi terbaru seputar dunia pengiriman, tips ekspor-impor, dan manajemen gudang modern.

Sertifikasi Halal Produk Impor: Aturan PP 40/2026

Sertifikasi Halal Produk Impor Indonesia: Apa yang Berlaku Setelah PP 40 Tahun 2026?

Ketentuan sertifikasi halal produk impor di Indonesia berubah setelah berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2026 pada 14 Oktober 2026. Untuk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan asal luar negeri, kewajiban sertifikasi halal dimulai pada 18 Oktober 2028. Perubahan ini penting bagi importir, produsen luar negeri, distributor, dan penyedia jasa logistik. Namun, penundaan sertifikasi halal tidak menghapus persyaratan impor, izin edar, keamanan pangan, atau ketentuan kepabeanan.

Apa yang Diubah PP 40 Tahun 2026?

PP 40 Tahun 2026 mengubah ketentuan penahapan dalam Pasal 160 dan Pasal 161 PP 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pemerintah mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha, lembaga pemeriksa halal, auditor, infrastruktur pendukung, serta pengakuan sertifikat halal luar negeri. Perubahan jadwal merupakan penyesuaian masa penahapan, bukan penghapusan kewajiban sertifikasi.

Jadwal Kewajiban Sertifikasi Halal

Untuk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari usaha menengah dan besar, masa penahapan berakhir pada 17 Oktober 2024. Untuk usaha mikro dan kecil, masa penahapan berlangsung hingga 17 Oktober 2028. Produk dan jasa terkait asal luar negeri mulai dikenai kewajiban pada 18 Oktober 2028, dengan mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal. Jasa terkait produk makanan, minuman, dan hasil sembelihan selain jasa penyembelihan juga mulai wajib pada 18 Oktober 2028.

Apakah Makanan Impor Tanpa Sertifikat Halal Masih Dapat Masuk?

Sebelum tenggat pemberlakuan untuk kelompok produk luar negeri, penahapan sertifikasi halal masih berlangsung. Akan tetapi, barang tidak otomatis bebas masuk Indonesia. Importir tetap harus memastikan HS Code, ketentuan larangan dan pembatasan, izin edar BPOM apabila berlaku, persyaratan karantina, pelabelan, serta dokumen dan pembayaran kepabeanan. Kewajiban sertifikasi halal berbeda dari izin edar dan customs clearance.

Bagaimana dengan Produk Non-Halal?

Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal berdasarkan kerangka Jaminan Produk Halal, tetapi wajib mencantumkan keterangan tidak halal sesuai ketentuan. Pengecualian sertifikasi bukan pengecualian dari keamanan pangan, izin edar, atau aturan impor lain.

Sertifikat Halal Luar Negeri dan Pengakuannya

Sertifikat halal dari negara asal tidak otomatis berlaku di Indonesia. Pengakuan bergantung pada ketentuan BPJPH, lembaga penerbit, ruang lingkup produk, dan kerja sama saling pengakuan. Pasal II PP 40 Tahun 2026 juga menyatakan ketentuan pemastian kesesuaian produk halal luar negeri dalam peraturan pelaksanaan sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Importir perlu mengikuti ketentuan pelaksanaan terbaru, bukan mengandalkan prosedur lama.

Kosmetik, Obat, dan Produk Lain

PP 40 Tahun 2026 juga menyesuaikan jadwal untuk kosmetik, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, barang gunaan tertentu, serta alat kesehatan. Beberapa kategori memiliki masa penahapan hingga 17 Oktober 2028; obat bebas dan obat bebas terbatas hingga 17 Oktober 2029; obat keras kecuali psikotropika hingga 17 Oktober 2034. Klasifikasi setiap produk perlu diperiksa secara spesifik.

Dokumen dan Persiapan Importir

Importir perlu menyiapkan commercial invoice, packing list, Bill of Lading atau Air Waybill, dokumen kepabeanan, perizinan teknis apabila diwajibkan, informasi komposisi, label, dan dokumen sertifikasi yang relevan. Sebelum Oktober 2028, perusahaan sebaiknya memetakan produk dan pemasok, memeriksa status sertifikat halal luar negeri, memperbarui dokumentasi, dan memantau ketentuan BPJPH serta instansi teknis.

Dampak terhadap Customs Clearance

Penyesuaian jadwal halal tidak menghapus kewajiban penyampaian pemberitahuan pabean, pembayaran bea masuk dan pajak impor, atau pemenuhan larangan dan pembatasan. Produk pangan dan produk konsumsi tertentu tetap dapat memerlukan izin edar atau pemeriksaan instansi teknis. Dokumen sebaiknya diperiksa sebelum barang diberangkatkan untuk mengurangi risiko keterlambatan.

Solusi Pengiriman Internasional melalui UKURIR

UKURIR menyediakan pilihan layanan Domestic Courier, International Courier, Air Freight, Sea Freight, Freight Forwarding, dan dukungan logistik dalam satu aplikasi. Pelanggan dapat membandingkan layanan sesuai karakteristik barang dan tujuan pengiriman. Untuk produk yang memiliki persyaratan khusus, kepatuhan terhadap ketentuan impor tetap harus dipastikan sebelum pengiriman. Compare. Book. Ship. In One Platform.

Kesimpulan

Per 24 Oktober 2026, jadwal sertifikasi halal bagi makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan asal luar negeri adalah 18 Oktober 2028 berdasarkan PP 40 Tahun 2026. Waktu tambahan ini dapat dimanfaatkan untuk menyiapkan dokumen dan kepatuhan pemasok. Persyaratan kepabeanan, keamanan pangan, dan izin edar tetap berlaku sesuai jenis barang.

Referensi Regulasi

  1. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2026 (perubahan atas PP No. 42 Tahun 2024)
  2. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
  3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta perubahannya.

Disclaimer: Informasi untuk edukasi; periksa ketentuan resmi terbaru sebelum impor.

Tag:

Baca Juga

Lihat Semua
Related
Barang Indonesia Dikirim ke Luar Negeri untuk Repair, Lalu Masuk Kembali: Bagaimana Customs-nya?
Lanjut Baca
Related
Barang Sample dari Luar Negeri Masuk Indonesia: Apakah Tetap Kena Bea Masuk?
Lanjut Baca
Related
PMK 52 Tahun 2026: Aturan Baru Impor dan Ekspor Sementara Reusable Packaging
Lanjut Baca

Ayo Tumbuh Bersama Ukurir

Dapatkan akses ke ribuan rute domestik dan internasional dengan komisi yang menguntungkan. Jadilah bagian dari revolusi logistik hari ini.

Ukurir